DAERAH, Lokacita: Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, menghadiri acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat.
Acara tersebut, digelar di Auditorium Lantai 5 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jalan Moh Toha No. 164, Bandung, Kamis, (13/03/2025).
Turut hadir, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Ketua DPRD, serta jajaran Forkopimda Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, dan sejumlah Kepala Daerah.
Diektahui, Jabatan Kepala BPK yang sebelumnya diemban oleh Widhi Widayat, S.E., M.Si., CA, CSFA, Ak, CFrA, kini diserahterimakan kepada Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sambutannya menyampaikan pandangannya mengenai arah kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Barat.
Dirinya juga menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam tentang keuangan daerah, mengingat tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang birokrasi.
Untuk itu, peran Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi sangat strategis dalam memastikan anggaran dikelola secara efektif, bukan hanya untuk memperbesar belanja birokrasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
Dedi Mulyadi juga menekankan bahwa pembangunan harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, layanan kesehatan, penyediaan air bersih, dan pengelolaan irigasi.
Ia juga mengkritik mentalitas birokrasi yang sering kali menghindari program-program berisiko tinggi karena takut mendapat sorotan negatif dari publik.
Menurutnya, pembangunan yang berdampak besar memerlukan keberanian untuk mengambil langkah progresif, tentunya dengan dukungan regulasi yang melindungi para birokrat dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, isu ketenagakerjaan juga menjadi perhatian utama Gubernur Jawa Barat. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya angka pengangguran di provinsi ini dan mengusulkan pentingnya digitalisasi dalam sistem rekrutmen tenaga kerja.
“Dengan adanya basis data tenaga kerja yang tersusun dari tingkat desa hingga provinsi, ia percaya perusahaan dapat lebih mudah merekrut tenaga kerja lokal tanpa harus melalui prosedur yang rumit, ” pungkasnya. (ADV)
