DAERAH, Lokacita: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung menggelar unjuk rasa terkait masalah sampah hingga kemacetam dan menuntut Pj Wali Kota mundur.
Diketahui, demonstrasi pada Jum’at (24/01/2025) di Balai Kota Bandung untuk menyuarakan kekecewaan terhadap kinerja Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara.
Aksi tersebut berfokus pada permasalahan sampah, kemacetan, dan tata ruang yang dinilai tidak tertangani secara serius.
Ketua Umum HMI Cabang Bandung, Muhammad Ilham, menyatakan bahwa permasalahan sampah menjadi prioritas utama yang membutuhkan penanganan segera.
“Selain itu, kemacetan dan tata ruang yang kurang terkelola juga harus menjadi perhatian serius pemerintah kota,” tegasnya, Sabtu (25/01/2025).
Sebelumnya, pada 20 Januari 2025, Pj Wali Kota Bandung mengundang HMI untuk beraudiensi membahas isu sampah.
Namun, audiensi tersebut tidak dihadiri langsung oleh Pj Wali Kota dengan alasan menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara.
Audiensi hanya diwakili oleh Asisten Daerah I dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, yang memicu kekecewaan HMI terhadap sikap pemerintah kota.
“Kami menilai tindakan ini sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah kota dalam menanggapi aspirasi masyarakat,” tambah Fikri Ali Murtadho, Kepala Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Bandung.
Aksi unjuk rasa berlangsung hingga malam hari di tengah guyuran hujan. Namun, Pj Wali Kota, Kepala Badan Kesbangpol, dan Kepala DLH tetap tidak menemui massa aksi.
Dalam aksi tersebut, HMI menyampaikan tiga tuntutan utama:
- Pencopotan Pj Wali Kota Bandung atas ketidakmampuan menyelesaikan permasalahan kota.
- Pencopotan Kepala Kesbangpol yang dinilai gagal menjaga stabilitas masyarakat.
- Pencopotan Kepala DLH atas penanganan sampah yang tidak efektif.
HMI memberikan waktu 1×24 jam kepada pemerintah kota untuk merespons tuntutan tersebut.
Jika tidak ada tanggapan, HMI menyatakan akan mengkonsolidasikan elemen masyarakat untuk aksi lanjutan.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Kota Bandung terkait tuntutan HMI.
