Ciamis, lokacita,- Pemerintah Kabupaten Ciamis mempertegas komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui transformasi menuju ekonomi hijau berbasis pembangunan rendah karbon.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Ekonomi Hijau untuk Lingkungan Hidup Berkelanjutan” yang digelar di Agrowisata Leuwi Keris, Desa Handapherang, Selasa (17/02).
Hadir mewakili Bupati Ciamis Herdiat Sunarya, Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan DPRKPLH Kabupaten Ciamis, Irwan Effendi, menyampaikan apresiasi atas inisiatif komunitas dalam mendorong percepatan gerakan ekonomi hijau di Tatar Galuh.
Menurut Irwan, kegiatan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil dalam merespons tantangan perubahan iklim serta meningkatnya bencana hidrometeorologi.
“Ini adalah bentuk aksi konkret. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim menjadi tulang punggung transisi menuju ekonomi hijau. Tujuannya jelas, yakni mendukung pencapaian SDGs, target Net Zero Emissions 2060, serta visi Living Harmony with Nature 2050,” ujarnya saat membacakan sambutan Bupati.
FGD tersebut turut dihadiri sejumlah organisasi lingkungan, di antaranya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Sarekat Hijau Indonesia (SHI), serta Paguyuban Bale Rahaya.
Forum ini diinisiasi oleh Komunitas Pelatihan dan Pemberdayaan Ramah Lingkungan sebagai ruang dialog strategis untuk merumuskan langkah konkret ekonomi hijau di Kabupaten Ciamis.
Irwan menegaskan, ekonomi hijau bukan sekadar tren pembangunan, melainkan kebutuhan mendesak. Sistem ekonomi yang eksploitatif dinilai telah memicu tekanan ekologis yang berdampak pada banjir, longsor, hingga krisis air.
“Ekonomi hijau hadir sebagai solusi pembangunan berkelanjutan yang tetap mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Prinsipnya adalah efisiensi sumber daya dan penurunan emisi karbon secara signifikan,” jelasnya.
Perpres 98/2021 Jadi Instrumen Strategis
Dalam forum tersebut juga dibahas implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon sebagai instrumen percepatan transisi ekonomi hijau.
Irwan memaparkan, regulasi tersebut membuka dua mekanisme, yakni perdagangan karbon (offsetting) yang bersifat mandatori bagi sektor tertentu, serta mekanisme non-perdagangan melalui skema Result Based Payment (RBP).
“Setiap aksi nyata yang berhasil menurunkan emisi CO₂ berpotensi mendapatkan kompensasi berbasis kinerja. Ini peluang besar bagi daerah untuk mengoptimalkan program lingkungan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi,” tegasnya.
Sebagai bagian dari strategi menuju Net Zero Emissions, FGD memfokuskan pembahasan pada sektor-sektor prioritas, meliputi, penanganan limbah dan penguatan ekonomi sirkular, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), pertanian organik berbasis System of Rice Intensification (SRI) dan ekowisata berkelanjutan.
Pemulihan lahan dan perlindungan hutan.
Ketua KP2RL sekaligus Dewan Daerah Walhi Jawa Barat, Turehan Ashuri, menegaskan bahwa ekonomi hijau harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan aksi nyata di tingkat daerah.
“Ekonomi hijau bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan sosial sekaligus menekan risiko kerusakan lingkungan secara signifikan,” ujarnya.
Target Kabupaten Pertanian Organik 2026
Dalam implementasinya, Kabupaten Ciamis menargetkan deklarasi sebagai Kabupaten Pertanian Organik pada 2026. Program ini akan didukung optimalisasi 265 hektare lahan bengkok desa, pengolahan limbah tahu menjadi pupuk organik, serta pengembangan demplot padi organik berbasis SRI.
Selain sektor pertanian, pengelolaan sampah berbasis teknologi melalui penguatan bank sampah digital Sustainable Ways Project serta optimalisasi kawasan Situ Lengkong Panjalu sebagai model ekowisata berkelanjutan juga menjadi prioritas.
FGD Ekonomi Hijau ini diharapkan melahirkan dokumen roadmap (peta jalan) serta penyusunan Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Ciamis guna memperkuat perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan.
“Melalui kolaborasi solid antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, Ciamis diharapkan mampu mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan generasi masa depan,” pungkasnya. (Abid)
