Daerah, Lokacita: Wakil Ketua DPRD Ciamis, Sopwan Ismail, telah mengungkapkan serangkaian temuan yang menyoroti ketidakakuratan sasaran Program Bantuan Sosial Pangan Nontunai (BPNT) di wilayah Tatar Galuh.
Setelah melakukan kunjungan lapangan, Sopwan menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam data penerima BPNT, dengan bantuan cenderung diterima oleh mereka yang sudah mapan secara ekonomi.
Menanggapi hal ini, Sopwan Ismail mendesak pemerintah untuk melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial guna memastikan program tersebut benar-benar menyasar kepada yang membutuhkan.
“Kita mendorong pembaharuan data penerima Bantuan Sosial (Bansos) yang berkeadilan” tegas Sopwan.
Politisi Partai Demokrat ini menegaskan pentingnya keadilan sebagai landasan setiap program bantuan sosial, dengan komitmennya untuk memastikan setiap keluarga yang membutuhkan bantuan mendapatkannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Ciamis, Eka Permana Oktaviana, menjelaskan bahwa proses pembaruan data menjadi langkah penting dalam menjaga keakuratan dan keadilan distribusi bantuan sosial.
Meskipun updating data dilakukan setiap bulan dan individu didata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Eka menekankan bahwa hal ini tidak menjamin penerimaan langsung.
“Dalam proses validasi, kelayakan penerima di dalam DTKS diuji kembali untuk menentukan siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan,” kata Eka.
Eka menambahkan, sebagai contoh, Program Keluarga Harapan (PKH), yang melibatkan 300 ribu keluarga penerima manfaat, namun hanya 60 ribu keluarga yang benar-benar menerima bantuan.
Kepala Dinsos Ciamis itu menegaskan, bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya maksimal untuk mengusulkan bantuan bagi mereka yang membutuhkannya, terutama dalam kelompok prioritas seperti lansia dan disabilitas.
Proses koordinasi dengan desa, kecamatan, dan Dinas Sosial dianggap penting untuk memastikan data yang akurat dan memastikan bantuan tepat sasaran.
