Ciamis, Lokacita.com,- Persoalan banjir yang kerap melanda kawasan lumbung padi Jawa Barat bagian selatan kembali mencuat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Lakbok dan Purwadadi, Selasa (4/2/2026).
Warga menaruh harapan besar kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), untuk turun tangan langsung menangani banjir Sungai Cilisung yang dampaknya meluas hingga tiga daerah dan dinilai tak sebanding dengan kemampuan anggaran kabupaten.
Banjir tahunan tersebut tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga berdampak serius pada sektor pertanian.
Ribuan hektare sawah terancam puso setiap musim hujan, menggerus pendapatan petani dan memperberat beban keuangan daerah.
Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa Sungai Cilisung membentang dari Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, hingga Kabupaten Pangandaran, sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi lintas wilayah.
Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Fraksi NasDem, Endang Cahyadi, menyatakan Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melakukan berbagai upaya, mulai dari normalisasi sungai dari hulu hingga anak sungai, serta mendorong Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk melakukan normalisasi Sungai Cilisung yang kerap meluap.
“Upaya sudah dilakukan, tetapi penanganannya masih lambat. Sungai Cilisung ini lintas daerah, sehingga tidak mungkin ditangani hanya oleh satu kabupaten. Dengan keterbatasan anggaran daerah, dibutuhkan peran provinsi untuk mengambil alih koordinasi,” kata Endang.
Ia menegaskan, satu-satunya harapan masyarakat Lakbok dan Purwadadi adalah kehadiran langsung Gubernur Jawa Barat sebagai koordinator utama dalam penanganan banjir lintas wilayah tersebut.
“Gubernur Jawa Barat harus menjadi dirijen, mengoordinasikan Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran, sekaligus mengalokasikan anggaran provinsi, termasuk kompensasi bagi petani di Purwadadi, Lakbok, serta wilayah Pangandaran seperti Mangunjaya dan Padaherang yang kerap mengalami gagal tanam,” ujarnya.
Menurut Endang, dampak banjir yang terus berulang telah melampaui kemampuan fiskal daerah.
Karena itu, intervensi Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi kunci agar persoalan tidak terus berulang setiap tahun.
“Harapan kami, Gubernur Jawa Barat segera merespons secara nyata, karena banjir ini sangat merugikan masyarakat, khususnya petani,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Desa Cintaratu, Kecamatan Lakbok, Ahmad Musadad, menyebutkan bahwa berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan Lakbok, persoalan banjir menjadi usulan prioritas utama.
“Sungai Cilisung perlu segera dinormalisasi melalui pengerukan. Namun kami menyadari, kemampuan anggaran Kabupaten Ciamis sangat terbatas. Peran BBWS dan dukungan pemerintah provinsi menjadi sangat penting,” katanya.
Musadad menambahkan, dalam Musrenbang tersebut pihak BBWS juga menyarankan agar pemerintah kabupaten mengajukan surat atau proposal resmi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Kami berharap Gubernur Jawa Barat turun langsung melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Tapi masyarakat berharap kehadiran itu diikuti dengan realisasi, bukan sekadar kunjungan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua APDESI Kecamatan Purwadadi, Pipin Holis, mengungkapkan bahwa persoalan banjir di wilayahnya telah berlangsung puluhan tahun dan berdampak besar pada ketahanan pangan.
“Sekitar 3.000 hektare sawah sering mengalami puso akibat banjir. Sungai Cilisung sudah tidak mampu lagi menampung debit air saat musim hujan,” jelas Pipin.
Ia menilai, secara kewenangan Sungai Cilisung merupakan tanggung jawab BBWS karena melintasi tiga daerah. Namun hingga kini, masyarakat belum merasakan aksi nyata di lapangan.
“Oleh karena itu, harapan besar masyarakat kini tertuju kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi. Kami yakin hanya beliau yang mampu mengoordinasikan semua pihak dan menghadirkan solusi nyata agar banjir ini segera teratasi,” pungkasnya. (Nasta)
