Ciamis, Maraknya kasus keracunan massal di Jawa Barat menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan sertifikasi dapur Makanan Gizi Gratis (MBG).
Insiden di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, dan di Kabupaten Sumedang, yang melibatkan ribuan pelajar, menunjukkan urgensi pemeriksaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada dapur penyedia MBG, termasuk di Kabupaten Ciamis.
Direktur Lingkaran Intelejensia Nusantara (LIN), Hernawan, mendesak Dinas Kesehatan Ciamis memeriksa kepemilikan sertifikasi dapur MBG sebagai langkah preventif.
“Jangan sampai keracunan massal terjadi baru bertindak. Jika dapur ditutup karena kelalaian, penerima manfaat MBG akan dirugikan,” tegas Hernawan pada Jumat (26/9/2025).
Hernawan menambahkan bahwa berdasarkan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), dari lebih dari 8.000 dapur MBG di Indonesia, hanya sekitar 30 yang telah memiliki SLHS. Hal ini menunjukkan rendahnya kepatuhan terhadap standar keamanan pangan.
LIN juga menekankan bahwa pihaknya akan melaporkan penyedia layanan yang abai terhadap sertifikasi ini kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bentuk pengawasan masyarakat. Hernawan mengungkapkan bahwa kelalaian dalam pengawasan sertifikasi dapur MBG adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat, terutama anak-anak penerima manfaat.
“Jika Pemkab Ciamis dan penyedia layanan terus abai terhadap SLHS, kami tidak akan tinggal diam dan akan mendorong sanksi tegas dari BGN pusat. Keamanan pangan bukan opsi, melainkan keharusan,” tutup Hernawan.
