DAERAH, Lokacita: Kabupaten Ciamis tengah menghadapi tantangan keuangan dengan defisit anggaran yang mencapai Rp200 miliar pada tahun 2024.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Merespons hal itu, Ketua Bidang Hukum dan HAM HMI Ciamis, M. Fauzan Adhim, melalui siaran persnya menyampaikan bahwa defisit ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah yang harus segera diatasi.
Menurut Fauzan, defisit anggaran yang cukup signifikan ini mengindikasikan bahwa ada program-program yang kurang efisien dan perlu dievaluasi kembali.
Ia menyampaikan, HMI mendukung instruksi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, yang meminta Pj Bupati Ciamis, Budi Waluya, agar lebih fokus pada efisiensi anggaran dan menyeleksi program-program prioritas secara ketat.
Menurut dia, langkah efisiensi menjadi solusi yang sangat penting untuk mengurangi beban keuangan daerah.
Lebih lanjut, Fauzan menjelaskan bahwa defisit anggaran ini dapat berdampak pada layanan publik dan program pembangunan di Kabupaten Ciamis.
Ia menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran, terutama dana hibah, yang selama ini menjadi perhatian khusus HMI.
Fauzan mengungkapkan, ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat adanya kekurangan dalam pengelolaan dana hibah, mulai dari verifikasi dokumen yang tidak memadai hingga ketidaksesuaian data oleh Tim Verifikator SKPD.
“Hal ini berpotensi membuka peluang penyalahgunaan dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat,” kata Fauzan, Kamis (07/11/2024).
Adanya temuan BPK itu, HMI Cabang Ciamis juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjutinya dengan penyelidikan menyeluruh guna mencegah adanya penyimpangan dalam penggunaan dana hibah.
“HMI menekankan, Pemkab dapat menerapkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 118 Tahun 2021 sebagai pedoman teknis pengelolaan dana hibah dan bantuan keuangan lainnya,” jelas Fauzan.
HMI Dorong Pemkab Gandeng Lembaga Pengawas
HMI juga mendorong Pemkab Ciamis untuk bekerja sama dengan lembaga pengawas, seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memastikan setiap rupiah dari anggaran yang dikelola Pemkab benar-benar dialokasikan dengan tepat.
Langkah ini, menurut Fauzan, adalah bentuk nyata komitmen pemerintahan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“Komitmen ini harus diiringi dengan pengawasan dan partisipasi aktif terutama Kepala Daerah beserta jajaran Pemeritahanya, Lembaga Legislatif, semua elemen masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa, untuk memastikan langkah-langkah yang diambil pemerintah berjalan efektif,” katanya.
Di tengah berbagai tantangan pengelolaan anggaran ini, HMI memberikan apresiasi kepada Pj Bupati Budi Waluya yang berkomitmen untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP).
Menurut Fauzan, MCP menjadi salah satu langkah penting dalam memperbaiki sistem pengawasan dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan daerah.
“HMI akan terus memantau dan memberikan dukungan terhadap langkah-langkah yang diambil Pemkab Ciamis dalam memperbaiki kondisi keuangannya. Sebagai bagian dari masyarakat, kami siap menjadi kontrol sosial yang kritis demi mendorong transparansi dan integritas dalam pengelolaan anggaran. Kami ingin memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat Ciamis,” tegas Fauzan.
