Daerah, Lokacita: Pada hari Rabu (21/062024) Dinas Sosial Provinsi Sumatra Barat dan Dinas Sosial Kota Padang melakukan kunjungan Studi Tiru Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ke Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Kunjungan tersebut disambut oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, Eka Permana Oktaviana di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Ciamis.
Eka mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut menjadi suatu kebanggaan Pemerintah Kabupaten Ciamis, khususnya Dinsos Kabupaten Ciamis.
“Kunjugan tersebut merupakan merupakan suatu kebanggaan untuk Pemkab Ciamis, khususnya Dinas Sosial,” ucap Eka.
Eka menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk meneliti dan menginvestigasi serta studi tiru mengenai berbagai macam inovasi yang dilkukan oleh para pendamping PKH di Kabupaten CCiamis
Jumlah orang yang datang saat kunjungan tersebut berjumlah 90 orang.
“Jumlahnya mereka ada 90 orang, kemudian mereka membagi dua kelompok untuk melakukan penelitian ke Lokasi tempat inovasi itu dikembangkan,” kata Ketua Dinas Sosial itu.
Studi tiru tersebut hanya dilakukan selama satu hari. Oleh karena itu, rombongan yang melakukan kunjungan memaksimalkan waktu untuk mempelajari ilmu yang ada di PKH Ciamis.
Eka juga menjelaskan bahwa inovasi keberhasilan itu merupaka hasil kolaborasi dari semua pihak.
“Jadi, memang keberhasilan yang kita raih itu tidak terlepas dari adanya kolaborasi yang baik antara pihak pemerintah, non pemerintah, dan juga keluarga penerima manfaat (KPM),” ungkapnya.
Salah satu program inovasi itu adalah PKH Shop yang memungkinkan KPM untuk menguliahkan anaknya yang telah lulus SMA.
“Meski rata-rata pendidikan orang tuanya sampai jenjang sekolah dasar (SD), namun mereka mampu berusaha bagaimana caranya untuk menguliahkan anaknya,” lanjut Eka”
Ia menambahkan bahwa Dinsos akan terus mendorong berbagai program inovasi tersebut agar masyrakat tidak terus bergantung kepada pemerintah.
Eka merasa khawatir terhadap masyarakat yang ketergantungan terhadap pemerintah. Hal itu terjadi karena jika suatu saat bantuan tidak ada, masyarakat dikhawatirkan tidak akan mampu berdiri secara mandiri.
