Daerah, Lokacita,- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ciamis melaksanakan Latihan Peraturan Baris-Berbaris (PBB) pada Rabu (19/11/2025) sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor 800.2/1427/BKPSDM.2 mengenai pelaksanaan PBB bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun disiplin, kekompakan, serta tanggung jawab ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Latihan PBB dipandu oleh Analis Kebijakan Kesbangpol, Yayat Hidayat, S.IP., MM, yang membimbing peserta mulai dari gerakan dasar hingga teknik baris-berbaris yang diterapkan dalam kegiatan kedinasan.
Para ASN terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian instruksi, menunjukkan keseriusan dalam menjalankan pembinaan kedisiplinan.
Pelaksanaan latihan ini merupakan langkah konkret dalam menjalankan instruksi Bupati Ciamis agar seluruh perangkat daerah memperkuat disiplin ASN melalui kegiatan PBB yang terstruktur.
Melalui SE tersebut, pemerintah menekankan pentingnya penerapan PBB dalam tata upacara resmi sekaligus sebagai pembiasaan untuk meningkatkan ketertiban dan etika kedinasan.
Pemateri Yayat Hidayat menyampaikan bahwa PBB bukan hanya latihan fisik, tetapi juga bagian dari pembentukan sikap mental ASN.
“Latihan PBB menanamkan nilai disiplin, kebersamaan, dan tanggung jawab. Peserta mengikuti latihan dengan baik, dan ini menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas kedinasan,” ujarnya.
Menurutnya, pembinaan rutin melalui PBB dapat mendorong ASN menjadi lebih siap baik dalam tugas upacara maupun dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.
Kesbangpol Ciamis memastikan latihan PBB akan dilaksanakan secara berkala sesuai arahan dalam SE Bupati.
“Penjadwalan rutin tengah disusun agar pembinaan kedisiplinan ASN berlangsung konsisten, terarah, dan berdampak nyata pada peningkatan etos kerja,” jelas Yayat
Melalui kegiatan tersebut dikatakan Yayat Kesbangpol menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terbentuknya ASN yang disiplin, kompak, dan berintegritas dalam mendukung kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
